PURWOKERTO - Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin menegaskan bahwa jajarannya akan bersikap netral dalam menghadapi Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan kepada media usai memimpin pengikraran dan penandatanganan Pakta Integritas tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil pada Pemilu 2024.
"KPU membuat surat ke kita, supaya Kementerian Hukum dan HAM netral, tidak ikut serta atau memihak dalam Pemilu 2024, " ungkapnya saat ditemui di Ballroom Java Heritage Hotel Purwokerto, Kamis (22/12).
"Jadi kami menyatakan bahwa kita netral dalam pemilihan umum nanti".
"Netral ini maksudnya tidak mengkampanyekan, tidak menjadi pengurus atau ketua organisasi (politik), "imbuhnya.
Yuspahruddin menjelaskan, komitmen netralitas ini juga akan disampaikan para Kepala UPT se Jawa Tengah kepada seluruh pegawai.
"Menyampaikan bahwa kita harus netral. Jangan sampai nanti ada yg memberikan dukungan atau ikut menjadi peserta kampanye. Itu dilarang, " tegasnya.
"Kemudian tidak bermain-main dengan media sosial dan berita-berita hoax. Artinya tidak membuat berita hoax di media sosial, memberikan ujaran kebencian dan berkampanye di media sosial, " sambungnya.
Kakanwil Jateng juga menerangkan, akan memberikan tindakan tegas kepada jajarannya yang melanggar komitmen tersebut.
"Tentu akan diperiksa. Bila ada yang melanggar tentu juga akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan kesalahannya dan ketentuan yang berlaku, pungkasnya.
Pada kegiatan itu, pengikraran dipimpin Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng. Diikuti Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi Kantor Wilayah serta para Kepala UPT se Jawa Tengah.
Sementara, penandatanganan Pakta Integritas dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, Kepala Lapas Kelas I Semarang Tri Saptono, Kepala Kanim Kelas I TPI Semarang, Guntur SAHAT Hamonangan dan Kepala Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah Kaswo. /aj